Ir para o conteúdo
Mostrar cesto Esconder cesto
Voltar a Blog
Tela cheia

Pengertian dan Tugas Pokok dari Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif

3 de Dezembro de 2018, 13:06 , por Itu SEO - 0sem comentários ainda | Ninguém está seguindo este artigo ainda.
Visualizado 10 vezes

Dalam mengatur pemerintahan, di Indonesia terbagi menjadi tiga cabang kekuasaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tiga cabang atau lemabaga yang mengatur pemerintahan adalah lembaga Legislatif, Lembaga yudikatif, dan Lembaga Eksekutif.

Pembagian kekuasaan dalam mengatur pemerintahan ini disebut dengan teori Trias Politica, yang dicetuskan oleh seorang filsuf Perancis pada 1748, Charles Montesqieu. Pembagian kekuasaan dalam sebuah negara bertujuan untuk mencegah kekuasaan absolut dan kesewenang-wenangan di suatu negara, dengan memberikan kekuasaan koreksi atas jalannya pemerintahan (check and balance). Hal ini juga bertujuan untuk menjaga independensi peradilan dari campur tangan penguasa.

Adapun pengertian dan tugas dari masing-masing lembaga adalah sebagai berikut :

  1. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif adalah badan deliberatif pemerintah yang berkuasa dalam membuat hukum. legislatif juga memiliki beberapa nama yaitu, parlemen, kongres dan asembli nasional.

Lembaga legislatif di Indonesia dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Adapun tugas atau fungsi lembaga DPR adalah sebagai berikut :

  • Fungsi Legislasi, artinya lembaga DPR berhak membuat Undang-undang.
  • Fungsi Anggaran, artinya Lembaga DPR berhak menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
  • Fungsi Pengawasan, artinya Lembaga DPR berhak melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang menjalankan Undang-undang.

Selain itu, Lembaga DPR juga mempunyai Hak-hak sebagai berikut :

  • Hak Interpelasi : Hak DPR untuk meminta keterangan terhadap pemerintah mengenai kebijakannya yang penting dan strategis serta berdapampak luas bagi kehidupan masyarakat.
  • Hak Angket : hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  • Hak menyatakan pendapat : adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai suatu kejadian yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut hak interpelasi dan hak angket.
  1. Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang berhak dan mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Di Indonesia lembaga eksekutif dipegang penuh oleh presiden atau kepala negara (Chief of State)

Menurut UUD 1945 Lembaga Eksekutif memiliki wewenang, hak dan kewajiban sebagai berikut :

  • Wajib memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar
  • Berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
  • Berhak menetapkan peraturan pemerintah
  • Wajib memegang teguh serta menjalankan Undang-undang dasar serta peraturannya dengan selurus-lurusnya
  • Berhak memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA)
  • Berhak memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR

Selain sebagai kepala negara, presiden merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Dengan kedudukannya seperti ini, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut :

  • Berwenang unutuk menyatakan Perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
  • Berwenang membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
  • Berwenang untuk menyatakan keadaan bahaya
  1. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk menindak pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Lembaga Legislatif dan Eksekutif.

Lembaga yudikatif di Indonesia di pegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Secara singkat Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

  • Fungsi peradilan
  • Fungsi Pengawasan
  • Fungsi Pengaturan
  • Fungsi memberi Nasihat
  • Fungsi administrasi

Adapun tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

  1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
  2. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar.
  3. Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Yang terdiri atas 3 hakim yang diajukan oleh masing-masing dari Mahkamah Agung, Dewan perwakilan Rakyat, dan tiga hakim lainnya diajukan oleh presiden.
  4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

Selain itu, pada pasal 24C ayat 5 dan 6 juga mengatur tentang jabatan Hakim Konstitusi.  Berikut rumusannya:

  1. Harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarwan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
  2. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang.

Baca Juga :


0sem comentários ainda

    Enviar um comentário

    Os campos são obrigatórios.

    Se você é um usuário registrado, pode se identificar e ser reconhecido automaticamente.

    Cancelar

    Itu SEO

    0 amigos

    Nenhum(a)